BATAM | MNI ■ Tidak mungkin seorang Suwanda alias Akau berani buka gelper kalau tanpa izin. Semua izin kan di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Prateknya mungkin di pariwisata. Kalau izin tetap semua terakhir di PTSP. Izin usaha gelanggang permainan, bar, Diskotek dan tempat Panti Pijat/Spa (massage) di Batam dikeluarkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), berperan sebagai instansi teknis yang memberikan pertimbangan, rekomendasi, atau pengawasan terhadap standar operasional tempat hiburan, pariwisata, gelper. Demikian dijelas sumber kepada newsindonesia.
Suwanda alias Akau berterus terang saja, sebutkan siapa-siapa saja oknum yang kena cipratan. Mohon Bareskrim usut sampai ke provinsi, terkait izin diduga kuat jual beli perizinan, tutup sumber.
Reza Khadafi Kepala DPMPTSP, kota batam dikonfirmasi melalui WhastApp menyampaikan, gelper sejak dulu kewenangan berada di Provinsi. Begitu juga dengan bar dan diskotek juga kewenangan Provinsi dalam penerbitan izin.
Ardi Wiranata Kepala Disbudpar kota batam dikonfirmasi melalui sambungan telpon mengatakan, Disbudpar kota batam dari 2015 tidak berperan lagi sebagai instansi tekhnis. Semua kewenangan di DPMPTSP.
Tayangan sebelumnya, Dimohon Bareskrim Polri untuk terus mendalami kasus perjudian di Nine Stage Lounge and Bar di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Tidak tertutup kemungkinan ada orang besar di pemerintahan dibelakang layar, kenapa dikatakan demikian, nine stage longge tentu and bar tentu ada izin.(han)
