BATAM | MNI ■ Kinerja Direktur Utama PLN Batam kembali menjadi sorotan tajam warga dan sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, gangguan dan pemadaman listrik masih kerap terjadi di berbagai kawasan di Kota Batam dalam beberapa waktu terakhir. Warga mengeluhkan pasokan listrik yang belum stabil meskipun tarif terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami membayar tepat waktu, tapi kenyamanan menggunakan listrik tidak kami dapatkan. Kalau ada gangguan, penanganannya pun terasa lambat,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Sabtu (17/10/2026).
Keluhan serupa disampaikan oleh pelaku usaha. Mereka menilai kinerja pimpinan PLN Batam belum berjalan maksimal dalam menjaga keandalan pasokan listrik yang menjadi kebutuhan dasar sekaligus penopang kegiatan ekonomi masyarakat.
Sementara di sisi lain, aktivitas Pemerintah Kota Batam juga menjadi perbincangan hangat di kalangan warga. Belum lama ini, beredar informasi bahwa Walikota Batam melakukan kegiatan mandi menggunakan air galon. Hal ini memicu beragam tanggapan publik, ada yang menyebutnya sebagai simbol kepedulian terhadap isu ketersediaan air bersih, namun tidak sedikit yang mempertimbangkan hal tersebut sebagai langkah yang kurang tepat sasaran di tengah kebutuhan mendesak warga akan penyelesaian masalah air bersih secara menyeluruh.
Tak kalah disoroti, Wakil Walikota Batam terlihat sibuk membagi-bagikan masker di beberapa titik keramaian. Sebagian warga mengapresiasi upaya menjaga protokol kesehatan, namun sebagian lainnya mempertanyakan prioritas tersebut. Warga berharap pejabat lebih fokus menyelesaikan masalah-masalah mendasar seperti kelistrikan, ketersediaan air bersih, dan infrastruktur jalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat Batam.
“Kami butuh listrik stabil, air lancar, jalan mulus. Bukan sekadar masker atau acara seremonial,” tutur seorang warga di kawasan Batu Ampar.
Berita ini merupakan laporan berdasarkan dinamika yang berkembang di masyarakat. Untuk keterangan resmi terkait kinerja PLN Batam maupun kegiatan Pemerintah Kota Batam, disarankan merujuk pada pernyataan resmi dari instansi terkait.(Tim)
