BATAM | MNI ■ Ketua Paradi Utama Propinsi Kepulauan Riau, Ir.Suparman.SH.MH.M.Si. berpendapat masuknya Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan sesuatu yang harus diwaspadaai.
Rocky akan banyak tahu tentang kerahasian istana yang sesungguhnya apakah istana betul betul akan berbuat untuk rakyat atau untuk oligarki.
Pemerintah dalam mengambil suatu keputusan tentu tidak akan berahasia rahasia lagi, Menurut Suparman yang dikenal tokoh anti korupsi itu keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan ruang kepada tokoh yang selama ini dikenal vokal dan kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah justru harus dilihat dari perspektif positif.
Dengan adanya Rocky didalam sistem bukan berarti kritik harus berakhir. Justru negara akan diuji atas keberadaan Rocky disana pikiran-pikiran kritis Rocky ditempatkan sebagai energi positif untuk memperbaiki kebijakan negara,ujar Suparman.
Rocky Gerung selama ini dikenal publik sebagai sosok yang tidak segan memberikan kritik tajam terhadap berbagai persoalan bangsa.
Kritik tersebut kerap menimbulkan perdebatan, tetapi menurut Suparman perdebatan adalah bagian dari demokrasi untuk menemukan kebenaran dalam kebijakan publik.
Suparman menilai negara tidak boleh alergi terhadap kritik. Sebaliknya, kritik harus dapat dikonversi menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
“Rocky sering memberikan kritik yang tajam. Tetapi justru ketajaman berpikir seperti itu dibutuhkan di dalam negara demokrasi,sepanjang kritik tersebut tetap terukur, dan diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Rocky sendiri setelah dilantik menegaskan bahwa sikap kritisnya tidak berubah. Ia menyebut dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam,dan tetap memiliki fungsi untuk bersikap kritis terhadap kebijakan agar Presiden mendapatkan perspektif yang lebih mendalam sebelum Menurut Suparman, salah satu kesalah pahaman dalam ber demokrasi adalah menganggap seseorang yang kritis akan kehilangan independensinya ketika masuk ke dalam sistem,pendapat itu yang salah
justru ujian sesungguhnya terhadap seorang intelektual adalah ketika ia berada dekat dengan kekuasaan apakah ia tetap mampu mengatakan benar ketika benar dan salah ketika salah.
“Kritik tidak harus selalu berada di luar sitem kekuasaan. Ada kalanya kritik harus masuk ke dalam ruang kekuasaan,supaya,pengambilan keputusan agar dapat langsung menjadi pertimbangan, di situlah,kedewasaan negara diuji.
Suparman berharap keberadaan Rocky di Wantimpres tidak dipahami sebagai upaya membungkam suara kritis dia,Rocky itu bukan bodoh,bangsa ini membutuhkan ruang yang sehat untuk mempertemukan berbagai perspektif: pemerintah, akademisi, praktisi, masyarakat sipil, guru, mahasiswa, aktivis, hingga kelompok
Suparman,mengatakan, tidak ada kebijakan pemerintah yang sempurna,karena itu, setiap kebijakan harus terbuka terhadap evaluasi, kritik dan koreksi.
“Persoalan bangsa jangan dihentikan pada satu kesimpulan.
Rocky Gerung akan dapat membawa tradisi berpikir sehat sehingga lembaga tersebut tidak sekadar menjadi ruang formal untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden, tetapi benar-benar menjadi ruang intelektual yang mampu menguji kebijakan secara objektif, kritis dan setiap kebijakan pemerintah.
“Kalau kebijakan pemerintah benar, kita harus mengatakan benar. Kalau salah, harus berani mengatakan salah. Kalau masih kurang, harus diberikan jalan keluarnya.
Jadi ukuran kita bukan siapa yang membuat kebijakan, tetapi apakah kebijakan itu memberikan manfaat bagi rakyat dan kemajuan bangsa,” ungkap Ir.Suparman.SH.MH.M.Si.yang juga Ketua Kontrol Publik Kebijakan Independen ( KPKI Propinsi Kepri.).
“Negara yang kuat bukan negara yang tidak memiliki kritik. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mendengar kritik, mengolah kritik, menguji kritik dan menjadikannya sebagai bahan untuk memperbaiki kebijakan
“Rocky sekarang berada di dalam sistem. Kita tidak perlu buru-buru menghakimi. Berikan kesempatan untuk membuktikan apakah ketajaman pikirannya tetap terjaga. Justru dari sanalah publik akan menilai,”publik tetap memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja Wantimpres. Namun, kritik terhadap keputusan Presiden juga harus dilakukan secara objektif dan tidak semata-mata berdasarkan prasangka.
“Mari kita lihat apa yang akan dilakukan. Jangan hanya melihat siapa yang masuk, tetapi lihat apa yang diberikan kepada bangsa, Ungkap Ir.Suparman SH.MH.M.Si. yang juga Ketua MASYARAKAT TRANSPARANSI ANAK BANGSA (MTAB) INDONESIA. (Tim)
