NATUNA | MNI ■ Kabupaten Natuna dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang besar. Namun di balik kekayaan tersebut, masih ada warga Natuna yang tinggal di rumah gubuk dan masuk kategori miskin ekstrem.
Kontradiksi tersebut kembali mencuat setelah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Natuna mengirimkan dokumen RTLH NATUNA-1.pdf kepada tim/redaksi.
Dalam dokumen tersebut, tercatat 15 warga pengusul bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mayoritas di antaranya berstatus “TIDAK ADA DALAM DATABASE”. Sebagian lainnya berstatus “TIDAK LOLOS DALAM USULAN BNPP VII, VIII, DAN SIBARU TAHAP 1″dan kini diusulkan lagi.
Kabid Perkim Natuna, Jojo Perkim, sebelumnya menyampaikan kepada tim/ redaksi:
“Info, ini hasil cek, yg belum terakamodir, data langsung di input dalam usulan di aplikasi usulan Apbn”
Artinya, data warga pemilik rumah gubuk tersebut sebelumnya belum terakomodir dan baru saat ini diinput ke dalam usulan aplikasi usulan APBN.
PERTANYAAN MENDASAR: KE MANA DBH MIGAS?
Persoalan ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar, yang kini disampaikan langsung kepada pimpinan MPR:
Setelah aspirasi disampaikan langsung kepada pimpinan MPR, akankah Natuna memperoleh keadilan dalam Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi?
Pertanyaan tersebut relevan karena persoalan DBH bagi Natuna bukan semata-mata perkara angka dalam APBD. Di balik persoalan itu terdapat pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana negara membagi manfaat kekayaan alam kepada daerah yang berada di sekitar kawasan sumber daya tersebut.
Tim/Redaksi menegaskan, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan publik, bukan vonis tim/redaksi. Tim/Redaksi tidak menuduh adanya penyimpangan dalam pengelolaan DBH. Tim/Redaksi hanya mempertanyakan keadilan pembagian manfaat SDA.
KAYA SDA, MISKIN WARGA
Jika Natuna adalah daerah penghasil migas, masyarakat mempertanyakan:
1. Kenapa masih ada warga yang rumahnya gubuk dan belum masuk database?
2. Kenapa masih ada warga miskin ekstrem di daerah yang SDA-nya diambil untuk negara?
3. Apakah DBH yang diterima Natuna sudah sebanding dengan kekayaan SDA yang dihasilkan dari wilayahnya?
4. Jika DBH sudah adil, kenapa 15 warga pengusul RTLH ini masih harus antre dan verifikasi berulang?
Warga berharap, aspirasi yang sudah disampaikan kepada pimpinan MPR tidak berhenti sebagai janji. Warga berharap, keadilan DBH benar-benar dirasakan dalam bentuk nyata: rumah layak huni, bukan lagi rumah gubuk.
“Kami di Natuna, SDA kami besar. Tapi rumah kami masih gubuk. Kami hanya minta adil. Kalau DBH-nya adil, seharusnya tidak ada lagi warga Natuna yang tinggal di gubuk,” ujar warga kepada tim/redaksi.
Redaksi memberi ruang hak jawab yang sama kepada Dinas Perkim Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan pimpinan MPR. Apabila ada klarifikasi resmi terkait DBH migas dan program pengentasan miskin ekstrem di Natuna, redaksi siap memuatnya secara utuh. (Tim)
