NATUNA,MNI- Orang terkenal dan cukup pegaruhnya di kabupaten natuna, melalui WhastApp ke media ini menyampaikan, bahwa ekonomi di natuna memang lagi sulit saat ini.
“Ekonomi kami sulit, bahkan Amp readymix kabarnya ada yang tutup” demikian disampaikan sumber melalui WhatsApp.
Tersiar kabar bahwa insentif Bupati dan Wakil Bupati Natuna sebesar Rp1,13 miliar di tahun 2025 naik 396,26% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disorot aktivis media sosial Aripin.
Seperti diberitakan Koran Perbatasan, Senin (1/9/2026), insentif tersebut merupakan “Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel”. Angkanya melonjak dari Rp228 juta di 2024 menjadi Rp1,13 miliar di 2025.
“Kami bukan nuduh melanggar. Tapi rakyat berhak bertanya: ini dasarnya apa? Formulanya gimana? Kok bisa naik 4 kali lipat dalam setahun?” tegas Aripin, Selasa (1/9/2026).
Menurut Aripin ada 3 poin yang harus dijawab Pemkab Natuna:
1. Konteksnya Tidak Pas
“Di saat kita semua ribut harga beras, minyak, gas mahal. Ibu-ibu di pasar menjerit. Tiba-tiba muncul data insentif pejabat naik 396%. Wajar kalau rakyat bertanya. Ini prioritasnya di mana?” ujarnya.
2. Alasan ‘Target Pajak Tidak Tercapai’ Janggal*l
Dokumen menyebut kenaikan karena target pajak daerah tidak tercapai.
“Lho ini aneh. Kalau target tidak tercapai, harusnya insentif turun. Ini kok malah naik 4x lipat? Tolong dijelaskan mekanismenya. Jangan sampai rakyat bingung,” kritiknya.
3. Transparansi Perhitungan
“Kami minta Bupati Cen Sui Lan buka ke publik: 1,13 M itu dihitung dari berapa persen pajak hotel? Hotel mana saja yang jadi sumbernya? Ada laporan rinci nya tidak? Biar tidak jadi fitnah dan tidak jadi gaduh,” pintanya.
Aripin menegaskan media sudah meluruskan bahwa ini bukan temuan BPK.
“Bagus sudah diluruskan. Tapi justru karena bukan pelanggaran, maka harus dijelaskan. Jangan sampai ini jadi preseden buruk. Rakyat Natuna itu cerdas. Kasih data, kasih penjelasan, maka kami akan dukung,” tutupnya.
Ia juga mendesak agar ke depan setiap kenaikan belanja pejabat diumumkan di website Pemkab agar bisa diawasi publik.
Bupati Natuna berikut Wakil bupati Natuna belum dikonfirmasi mengenai kabar kenaikan insentif.(tim)
